Oleh : Usman Gumanti
Kita tidak akan membahas soal pelanggaran protokol kesehatan Covid-19 dan sanksi penjara (kurungan badan) atau denda. Kita sudah melangkah ke soal penggunaan vaksin untuk mencegah terinfeksi virus corona.
Beberapa hari belakangan ini masyarakat mulai disuguhi berita tentang adanya sejumlah rumah sakit yang mulai mengiklankan prapendaftaran vaksinasi Covid-19 berbayar. Biayanya jauh di atas angka yang pernah disebut pemerintah. Padahal, vaksinnya belum diedarkan.
Pemerintah sudah jauh-jauh hari memberikan jaminan tentang adanya program pelayanan vaksinasi gratis untuk orang miskin. Para penerima bantuan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan termasuk yang akan mendapatkan pelayanan vaksinasi gratis itu. Untuk mereka yang tidak tergolong miskin, disediakan pelayanan vaksinasi mandiri alias berbayar, tetapi hingga kini besaran biayanya belum ditetapkan pemerintah.
Pemerintah diharapkan dapat segera menetapkan besaran biaya vaksinasi Covid-19 mandiri. Fasilitas pelayanan kesehatan tidak boleh diberi kesempatan untuk seenaknya sendiri menentukan besaran biaya vaksinasi Covid-19. Harus ada patokannya dari pemerintah.
Pengalaman selama ini membuktikan bahwa dalam program-program yang bertujuan membantu orang miskin, selalu ada saja orang miskin yang terlewat. Mereka yang jelas-jelas berpenghasilan rendah dan berada di bawah garis kemiskinan, misalnya, ternyata tidak tercatat sebagai orang yang berhak mendapat pelayanan kesehatan gratis, kecuali di pusat kesehatan masyarakat atau puskesmas.
Kalau mereka yang selama ini tidak termasuk penerima bantuan iuran BPJS dan tidak pula mendapat pelayanan vaksinasi Covid-19 gratis, maka dapat dibayangkan betapa banyak masyarakat yang bakal dilanda kecemasan. Lebih-lebih jika mengingat sudah adanya iklan prapendaftaran vaksinasi Covid-19 yang dibuat di sejumlah rumah sakit di tanah air.
Situasi seperti ini, jika dibiarkan berpotensi menimbulkan kepanikan di masyarakat. Apalagi sudah ada keterangan dari pemerintah tentang prioritas pemberian vaksin Covid-19, termasuk yang gratis. Petugas medis termasuk yang diprioritaskan. Mereka yang berusia di bawah 18 dan di atas 59 tahun tidak termasuk kelompok yang mendapat prioritas pelayanan vaksinasi Covid-19. Bagi orang-orang berduit hal itu tentu bukan masalah, tetapi bagaimana dengan mereka yang dalam keadaan sudah pasrah menghadapi nasib?
Sebagian besar masyarakat, termasuk yang miskin, sudah berusaha mematuhi anjuran atau ketentuan yang dibuat pemerintah berkaitan dengan upaya pencegahan penyebaran virus corona. Sebagian besar dari orang miskin yang patuh itu juga telah kehilangan mata pencaharian. Hidup mereka morat-marit, nyaris di tepi jurang. Bukan mustahil, banyak di antara mereka yang terluka hatinya melihat iklan prapendaftaran vaksinasi Covid-19 berbayar.
Orang miskin Indonesia, usia berapa pun, berhak bebas dari virus corona. Mereka juga memiliki hak yang sama untuk terhindar dari kematian akibat terinfeksi virus yang sudah merenggut puluhan juta jiwa di seluruh dunia itu. (*)
