JAKARTA, memograph– Pandemi Covid-19 yang masih berlangsung di ibu kota membuat banyak pendapatan warga Jakarta menurun. Untuk membantu warga yang terdampak tersebut, Pemprov DKI melakukan pendataan untuk diberikan bantuan sosial (bansos).
Sayangnya, pemberian bansos di Jakarta masih ada banyak temuan. Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya bahkan menemukan banyak bansos yang belum tepat sasaran. Masih ditemukan warga yang dinilai mampu justru mendapatkan bansos.
Kepala Pusat Data dan Informasi Jaminan Sosial (Pusdatin Jamsos) Dinas Sosial DKI Santoso menuturkan, instansinya sudah melakukan cleansing atau perbaikan data terkait penerima bansos di Jakarta. Bahkan, dia menyebutkan, sudah dua kali melakukan cleansing data agar distribusi bansos tersebut tepat sasaran.
’’Setiap cleansing data, kami melibatkan RT, RW, dan kelurahan. Terakhir ini, kami melakukan dengan muskel (musyawarah kelurahan),’’ ujar Santoso.
Menurut Santoso, dalam muskel tersebutlah mereka meng-update data penerima dengan membahas mana warga yang pantas, masih mampu, sudah pindah, ataupun yang sudah meninggal. ’’Jadi, di-muskel inilah yang menjadi penentu mana yang bisa menerima dan tidak,’’ terangnya.
Dengan muskel yang terakhir mereka lakukan, dia menyebutkan angka peneriman bansos di Jakarta masih sekitar 2,4 juta kepala keluarga (KK). Angka tersebut sebanyak 1,3 juta diakomodir oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial, lalu sisanya sekitar 1,1 juta KK diakomodir Pemprov DKI melalui dinas sosial. ’’Cleansing terakhir, angkanya masih sekitar 2,4 juta,’’ ujarnya.
Terkait pemberian bansos, Santoso menyebutkan, dilakukan dengan waktu dan jenis berbeda. Untuk bansos dari pemerintah pusat, dia menyebutkan sudah memasuki tahap keelapan, sementara Pemprov DKI baru tahap keenam. ’’Kenapa beda, itu jangan tanya saya, tanya Bu Ika (Ika Rahayu). Dia PPK (Pejabat Pembuat Komitmen)-nya,’’ ujarnya.
Tidak hanya berkilah terkait perbedaan tahapan, Santoso juga enggan membeberkan bentuk bansos yang akan diberikan Pemprov DKI pada tahapan selanjutnya sampai akhir tahun. ’’Untuk besarannya masih sama Rp 300 ribu. Komposisinya berbeda dengan pusat. Teknisnya itu ada di PPK,’’ katanya.
Lebih lanjut, Santoso juga mengklaim bahwa data bansos sekarang ini sudah jauh lebih baik. Meskipun, cleansing data baru dilakukan dua kali. Namun, saat ditanyakan error cleansing, dia mengklaim masih dihitung. ’’Pada saat cleansing kedua, sudah kami lakukan perbaikan. Alhamdulilah error-nya tinggal sedikit. Angka (error)-nya belum kami hitung,’’ tambahnya. (ulf/agg)
